Oleh Nurudin
(artikel ini pernah dimuat harian Joglosemar, Solo, 7 April 2008)
Akhir-akhir ini, Indonesia dilanda krisis pangan. Akibatnya, harga kebutuhan pokok masyarakat menaik tajam. Jika tidak dilakukan kebijakan ekonomi yang radikal, bukan tidak mustahil krisis kian menjadi-jadi.
Krisis di Amerika menjadi salah satu penyebabnya. Krisis itu bahkan menyebabkan Negeri Paman Sam harus memberlakukan kebijakan dengan memberikan stimulus ekonomi senilai US$ 150 miliar. Bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve menurunkan suku bunga sampai 75 basis poin menjadi 3,5 persen. Meski untuk sementara ekonomi Amerika agak stabil, kalau terjadi gejolak mendadak, Indonesia ekonomi jelas akan terkena imbasnya. Mengapa? Karena Indonesia menganut ekonomi pasar. Sehingga, perubahan yang terjadi di pasar dunia sangat berkaitan erat dengan perubahan ekonomi dalam negeri.
Memperbincangkan gejolak ekonomi dalam negeri mau tidak mau kita harus melihat secara lebih luas tentang “proyek pemiskinan” negara berkembang, termasuk Indonesia.
Komprador
Krisis pangan di Indonesia tidak akan bisa lepas dari sejarah perkembangan ekonomi politik dunia yang didominasi negara maju. Negara maju tersebut bekerja sama dengan kekuatan dalam negeri yang dikuasai oleh segelintir orang yang tidak peduli dengan kepentingan masyarakat luas.
Dunia ini (jika mengikuti mazhab ketergantungan) dikuasai oleh para “komprador domestik”. Mereka ini terdiri dari segelintir pengusaha top atau “komprador swasta” (commercial compradors), “dan “komprador negara” (state compradors). Sementara itu, menurut Biersteker komprador negara adalah as a senior state officials and political or military chiefs responsible for providing contract and conducting govermental financial transactions with foreign firm (para pejabat tinggi, politisi, dan perwira tinggi yang bertanggungjawab atas penyiapan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi keuangan pemerintah untuk maskapai-maskapai asing) (Aditjondro, 2005).
Tak heran jika pemberian bantuan luar negeri ke Indonesia yang selama ini gencar dilakukan bermuatan niat terselubung. Bantuan tersebut, nyata menyengsarakan rakyat dalam jangka panjang. Dan anehnya, hanya dinikmati oleh sejumlah elite di negara ini. Bukankah dampak bantuan itu sedang dirasakan masyarakat Indonesia ketika terjadi krisis pangan selama ini?
Dalam pandangannya Graham Hancock (2005), kemiskinan di negara berkembang (yang salah satu sebabnya karena permainan harga kebutuhan pokok) itu sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu yang menjadikan orang miskin sebagai komoditas. Masyarakat tidak pernah membayangkan bahwa lembaga pemberi bantuan dana dunia atau LSM independen seperti Bank Dunia, IMF, Oxfam, Save The Children, Band Aid, CRS, USAID, BODA adalah lembaga pencipta kemiskinan dan bukan menjadi lembaga pemberi dana.
Dana bantuan yang merupakan daur ulang dari pajak negara-negara kaya tersebut kenyataannya tidak mengentaskan kemiskinan negara berkembang, tetapi justru memperkaya para birokrat yang terlibat dalam “proyek bisnis bantuan” itu dan sekelompok elit politik di negara berkembang. Dalam ungkapan Hancock, birokrat yang terlibat dalam proyek itu digambarkan sebagai seorang wisatawan. Mereka menerima gaji tinggi, bukan dari kalangan profesional, kemana-mena naik pesawat terbang dengan fasilitas mewah. Bahkan tak sedikit diantara mereka yang ditugaskan terjun ke lokasi miskin tidak mau menginjakkan tanah tetapi sudah bisa membuat laporan tentang keadaan negara miskin yang dituju. Bahkan ada pejabat yang tidak mau turun mobil ketika sudah sampai di lokasi. Sangat ironis tentunya.
Tak terkecuali dengan banyaknya “penyunatan” dana melalui pembengkakan anggaran untuk membeli barang-barang sangat mahal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tak terkecuali juga disunat melalui ratusan ribu ke kantong pakar-pakar asing dan karyawan bisnis bantuan itu, lalu disunat lagi oleh agen komisi yang culas dan tidak jujur, dan sebagian dicuri oleh elite politik negara berkembang. Jadi dana yang sudah sedikit itu pun diselewengkan pula oleh pelaksana di lapangan.
Bahkan, transmigrasi di Indonesia yang dibantu negara asing justru memperparah kondisi daerah yang dituju. Proyek yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia, USAID, Pemerintah Belanda, Perancis, Jerman, EEC, UNDP, FAO, WFP, Catholic Relief Service sejak tahun 1976 telah punya dampak negatif yang sangat besar. Misalnya hak kepemilikan tanah adat di Papua, Sulawesi, Kalimantan mulai hilang, menyuburkan konflik antara penduduk setempat dengan TNI karena adanya pengambilalihan tanah secara paksa, pemerintah sengaja menghilangkan “suku asli” dengan alasan agar menjadikan “orang Indonesia”, dan adanya penggundulan dan perusakan hutan tropis yang hebat.
Kebijakan Mendesak
Ada beberapa hal yang harus dilakukan; pertama, pemerintah harus serius mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Ini bisa dilakukan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dalam skala menengah dan kecil. Jika rakyat kesulitan dalam hal modal, pemerintah perlu secara revolusioner menerapkan kebijakan perekonomian yang benar-benar memihak rakyat. Kalau tidak, sampai kapan pun rakyat di negeri ini akan terus diombang-ambingkan oleh ekonomi dunia. Ini artinya, krisis ekonomi Indonesia akan terus berkepanjangan dan kemiskinan akan terus merajalela.
Masalahnya, kebijakan di negeri masih dikuasai oleh para komprador yang nyata punya akses ekonomi politik tinggi. Mereka masih menguasai pemerintah dan legislatif , salah staunya lewat kepentingannya di partai politiknya.
Usaha untuk melepaskan ketergantungan ekonomi global pernah dicontohkan Mahatma Gandhi di India dalam melawan penjajahan Inggris (satyagraha, ahimsa, hartal, dan swadesi). Kebijakan itu juga sedang dilakukan oleh Venezuela (Hugo Chaves), Bolivia (Evo Morales), dan Kuba (Fidel Castro). Beberapa negara itu, akhirnya tumbuh mandiri secara ekonomi.
Kedua, menggalang pembentukan poros perdagangan yang kuat. Ini bisa dengan mengefektifkan kerjasama regional terlebih dahulu atau kerjasama antar negara berkembang. Kerjasama ekonomi seperti itu sedikit banyak akan mengurangi ketergantungan pada negara maju. Buktinya, Amerika selalu gerah dengan kerjasama yang semakin kuat antar negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). Termasuk takut terhadap isu-isu yang dikembangkan di dunia Islam akan pentingnya solidaritas Islam.
Sebenarnya, pemerintahan kita sebelumnya pernah mempelopori gerakan pembentukan poros kerjasama perdagangan antara Indonesia-India-China. Jika poros ini terbentuk (apalagi ketiga negara itu tergolong mempunyai penduduk yang relatif besar) akan menjadi sebuah kekuatan perdagangan dunia yang akan disegani oleh banyak negara. Sehingga diharapkan negara lain yang mendikte Indonesia sedikit banyak akan bisa ditekan karena ketergantungannya yang sudah mulai berkurang.
Beberapa alternatif tersebut jika dilakukan akan bisa menekan krisis pangan di Indonesia dalam jangka panjang. Sebab, krisis pangan tidak bisa dilakukan dengan kebijakan tambal sulam saja.
Sumber: http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10882&Itemid=1
